Layanan Online

Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Berikut dijelaskan lembaga penyelenggara pemilu yaitu:

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. Jumlah Anggota KPU Provinsi sebanyak 5 Orang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Masa Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota 5 tahun semenjak pengucapan sumpah/janji. Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tetap.

Penyelenggara Ad Hoc, terdiri dari:

  1. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Jumlah anggota PPK adalah 5 orang.
  2. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. Jumlah Anggota PPS adalah 3 orang
  3. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. Jumlah anggota PPLN paling sedikit 3 orang paling banyak 7 orang.
  4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Jumlah Anggota KPPS adalah 7 orang.
  5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Jumlah anggota KPPSLN paling sedikit 3 orang paling banyak 7 orang.

2. BAWASLU

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah Anggota Bawaslu RI adalah 5 Orang.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi adalah 3 orang.

Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Jumlah anggota Panwaslu Kabupaten/Kota adalah 3 orang. Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat ad hoc.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Jumlah Anggota Panwascam 3 orang sifatnya adalah ad hoc.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Jumlah PPL adalah 1 orang dan paling banyak 5 orang.

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

3. DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. DKPP dibentuk paling lama dua bulan sejak Anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. DKPP terdiri dari 7 orang unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari pemerintah.

ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Dalam menjalankan tugas penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

  1. Mandiri;
  2. Jujur;
  3. Adil;
  4. Kepastian hukum;
  5. Tertib
  6. Kepentingan umum;
  7. Keterbukaan;
  8. Proporsionalitas;
  9. Profesionalitas;
  10. Akuntabilitas;
  11. Efisiensi; dan
  12. Efektivitas
Translate »